KPU Mesti Satu Suara

KPU Mesti Satu Suara
Cianjur, kpu-sulutprov.go.id – Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pertama di Tahun 2017 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro mengingatkan ketua dan sekretaris KPU provinsi untuk memiliki pemahaman yang sama atas peraturan yang menjadi patron pelaksanaan pemilihan, Rabu (1/2).

“Kita harus terus memperkuat pengimplementasian dari prinsip organisasi kita yang bersifat nasional. Di mana kita dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan seterusnya adalah organisasi yang mempunyai wajah satu, tidak punya wajah banyak,” kata Juri.

Karena KPU merupakan lembaga yang bersifat heirarkis, Juri meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mengimplementasikan tahapan pemilihan sesuai peraturan KPU dan undang-undang yang berlaku.

“Karena KPU bersifat nasional, heirarkis, mestinya berwajah satu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang dilakukan, apa yang dibuat oleh teman-teman di provinsi dan kabupaten/kota semata-mata cerminan apa yang menjadi kebijakan KPU di tingkat nasional,” lanjutnya.

Mengingat tahun ini KPU akan menghadapi Pilkada 2017, 2018, serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, terhadap persoalan itu Juri ingin aparatnya melakukan upaya ekstra untuk merealisasikanya.

“Ke depan kita akan menghadapi peristiwa yang sangat penting dan membutuhkan persiapan dan kesiapan yang ekstra dari apa yang kita lakukan selama ini. Sehingga apa yang dilakukan di kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lain tidak mencerminkan perbedaan,” ujar dia.

Tujuan tersebut dapat direalisasikan jika KPU mampu melakukan supervisi dan monitoring dengan baik, sehingga KPU di tiap tingkatan bisa menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan.

"Jadi kita perlu memperkuat ke dalam organisasi kita. Bagaimana melakukan supervisi pada struktur organisasi kita dibawahnya supaya bisa bekerja, dan menjalankan seluruh tugas dan kewajiban sebagaimana dengan semestinya," terang Juri

Senada dengan Juri, Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, KPU perlu memiliki mekanisme supervisi dan monitoring terkait upaya deseminasi peraturan, sehingga KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat mengimplementasikan kebijakan KPU dengan tepat.
 
“Kelembagaan ini perlu kita bangun dengan baik, KPU di daerah, di provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki mekanisme supervisi dan monitoring untuk deseminasi. Sehingga di provinsi paham dan kabupaten/kota bisa mengimplementasikan dengan baik,” kata Ferry.

Ferry ingin KPU di masing-masing tingkatan memiliki pemahaman yang sama atas kebijakan yang telah dibuat. “Jangan sampai peraturan kita A tetapi masih diperdebatkan,” tandas dia.

Karena KPU tengah menjadi sorotan, Ferry meminta jajaran KPU untuk menjaga sinergitas baik sesama anggota maupun sinergi antara anggota dengan sekretariat. “Lembaga kita sekarang mulai mendapat sorotan, ini bisa menjadi sudut baik. Jadi jangan sampai ada disharmoni antar sesama komisioner, atau komisioner dengan sekretariat,” tuturnya.

Di akhir sambutan yang disampaikan oleh Ketua KPU RI, Juri meminta 101 daerah yang tengah menyelenggarakan pilkada untuk tetap fokus dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diemban, meskipun perhatian masyarakat banyak tersedot pada Pilkada DKI Jakarta.

“Meskipun pilkada fokus ke Jakarta, tapi untuk yang lain, di 100 daerah lainnya tidak boleh lengah,” pungkas Juri. (rap/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

Sumber : http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/5663/KPU-Mesti-Satu-Suara
 
 
 


  • KPU Provinsi Sulawesi Utara

    Alamat Kantor
    Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado

    Telepon
    0431-841346

    Fax
    0431-841346

  • Peta Lokasi

  • Kotak Saran