KPU SULUT Tetap Konsisten Jamin Hak Pilih Para Penyandang Disabilitas

KPU SULUT Tetap Konsisten Jamin Hak Pilih Para Penyandang Disabilitas

Manado, kpu-sulutprov.go.id - Kegiatan  “Workshop Formulir Alat Bantu Periksa untuk mewujudkan Pemilu Akses pada Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati/Walikota tahun 2018,” sebagai wujud konsistensi jajaran KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se-Sulut untuk menjamin hak pilih kaum disabilitas dalam Pilkada 2018. Workshop yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 di Hotel Aryaduta atas kerjasama dengan AGENDA (General Election Network for Disability Access).

AGENDA adalah konsorsium organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas (OPD) yang mengadvokasi hak penyandang disabilitas dalam pemilu di kawasana Asia Tenggara. Di Indonesia, AGENDA dimotori oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan International Foundation for Electoral Systems (IFES). Sejak didirikan pada 2011 sampai sekarang, AGENDA telah melakukan berbagai penelitian, pemantauan Pemilu dan advokasi untuk pemenuhan hak politik dan pelaksanaan Pemilu yang akses bagi penyandang disabilitas.

Kiprahnya di bidang kepemiluan AGENDA mengembangkan rekomendasi untuk rencana aksi regional tentang Disabilitas;  mengadakan pertemuan untuk memberikan masukan; mengadakan tiga dialog regional tentang hak hak disabilitas; menyusun Panduan media untuk meliput pemilu akses; mengembangkan dan melatih pejabat penyelenggara pemilu dengan menggunakan  modul Building Resources in Democracy , Goverment, and Elections (BRIDGE) tentang hak hak disabilitas dan Pemilu; mengembangkan peralatan untuk memantau pemilu akses di Kamboja, Filipina, Malaysia, dan Indonesia; membantu penyelenggara pemilu melakukan penilaian diri dengan menggunakan Alat Penilaian Pemilu Akses Penyelenggara Pemilu AGENDA.

Dalam kegiatan Workshop ini para peserta mendapatkan pmemahaman yang memadahai tentang:

  1. Memahamin Disabilitas Dan Hak Politiknya disajikan oleh Tolhas Damanik M.Ed (Penasehat Hak Azasi  Penyandang Disabilitas)
    1. Hak Politik Penyandang Disabilitas
    2. Potret Pelaksanaan Pemilu Akses
    3. Penjelasan tentang Formulir Alat Bantu Periksa Pelaksanaan Pemilu Akses bagi pemilih penyandang disabilitas

Peserta workshop yang terdiri dari 2(dua) orang komisioner (Kadiv. Teknis dan Kadiv. Data) KPU Kab/Kota se-Sulut dan perwakilan mantan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP masing-masing satu orang itu merasa ditambah wawasannya. Selanjutnya hasil workshop ini sebagai bahan pertimbangan menyusun regulasi yang tepat sasaran demi terjaminnnya hak yang sama kaum disabilitas. Sebagai contoh hak akses ke TPS, hak mendapatkan alat bantu, dan hak mendapatkan media sosialisasi yang memadahi.

Dalam workshop tersebut ditegaskan bahwa pemilu aksestable buat penyandang disabilitas harus memperhatikan prinsip umum kaum disabilitas yang inklusi, Martabat, Otonomi, Non diskriminasi, Kesetaraan kesempatan, Tindakan afirmatif,  Akomodasi yg layak, Partisipasi penuh, Aksebilitas, Penghormatan pada perbedaan, Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Penghormatan terhadap anak anak difabel. Lebih lanjut terutama terjaminnya hak kaum difabel seperti memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Menyalurkan aspirasi Politik, Memilih Partai politik, Membentuk/ menjadi anggota maupun pengurus parpol, Membentuk mewakili OPD, Berperan serta dalam kepemiluan, Memperoleh aksesbilitas dalam pemilu.

Kegiatan ini diakui sangat bermanfaat oleh semua peserta. Salah satunya, Meydy Tanangon (Ketua KPU Kab.Minahasa) mengatakan "Sangat bermanfaat karena membantu meningkatkan kesadaran penyelenggara terrkait pemilu  yang aksesibel untuk penyandang disabilitas.  Juga bagi penyelenggaraan pemilihan th 2018 hasil keg menstimulus komitmen bagi penyelenggara  untuk mengimplementasikan formulir alat bantu periksa penyelenggaraan  pemilu akses," Dalam kesempatan itu Ketua KPU Prov. Sulut Yessy Monongan sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh AGENDA. KPU secara nasional sudah mengeluarkan regulasi baik dalam bentuk PKPU maupun Juknis dan Surat Edaran ke jajarannya terkait jaminan hak kaum disabilitas. Sebagai salah satu contoh dalam debat publik kandidat yang ditayangkan di TV sudah disertakan tayangan penterjemah bahasa isyarat. Dalam juknis pembuatan TPS sudah diatur sebagaimana mestinya agas akses kaum disabilitas tak mengalamai hambatan. Demikian tegas Ketua Yessy.



  • KPU Provinsi Sulawesi Utara

    Alamat Kantor
    Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado

    Telepon
    0431-841346

    Fax
    0431-841346

  • Peta Lokasi

  • Kotak Saran