Pengadaan Barang dan Jasa Harus Efektif, Efesien, Terbuka, Transparan, Adil dan Akuntabel

Pengadaan Barang dan Jasa Harus Efektif, Efesien, Terbuka, Transparan, Adil dan Akuntabel

Surabaya, kpu-sulutprov.go.id - Memasuki hari kedua pelaksanaan rapat koordinasi rakor pengadaan untuk pemilihan tahun 2018 di Hotel JW Marriot, Kota Surabaya, Jawa Timur pemaparan sejumlah pembicara. Mulai dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pembahasan materi diawali dengan unit layanan pengadaan (ULP) oleh Noer Oemarijati dari Pemerintah Kotat Surabaya, dengan materi yang terkait dengan tata kelola pengadaan dan proses pengadaan di pemkot surabaya serta menjunjung nilai efisiensi dan ketelitian.

Noer mengatakan efisiensi di kami (pemkot surabaya) cukup tinggi, kami sangat hati-hati, sangat efisien dimana hasil dari efiensi anggaran yang digunakan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan yang berhubungan dengan fasilitas rakyat, Ujar Noer

Beliau juga menambahkan, untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) jangan asal tanda tangan, cek kembali, saya meskipun kuasa pengguna anggaran (KPA), saya harus tahu barang yang dihasilkan dan diadakan seperti apa. Jadi semakin banyak yang dicek akan semakin benar, tambah Noer.

Selain itu pembicara yang telah dijadwalkan oleh panitia hadir pula pembicara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Heru Kresna Reza dengan materi  pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2018.

Menurut, BPK dalam melaksanakan tugasnya lebih memfokuskan kepada proses perencanaan kebutuhan yang tidak didasarkan pada analisis yang akurat. Adanya indikasi pengarahan pemenang lelang, pembatasan peserta lelang, penawaran dibuat oleh satu peserta lelang, peserta lelang fiktif, adanya indikasi persengkongkolan dalam proses pengadaan.

Adapun proses yang sering terjadi diantaranya terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan, pengadaan barang fiktif, kekurangan volume pekerjaan, penyelesaian pekerjaan terlambat, barang yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi teknis, pekerjaan yang disubkontrakan tidak sesuai ketentuan, dan pemutusan kontrak tanpa pencairan jaminan pelaksanaan, dan pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan.

Sedangkan proses pembayaran yang tidak sesuai kemajuan/pelaksanaan pekerjaan, pembayaran dibuat tanpa otoritasi yang tepat dan sesuai ketentuan, terdapat kelebihan pembayaran atas honoraium tenaga ahli, pajak atas pembayaran honor belum dikenakan dan/atau disetor ke kas negara yang menjadi persoalan, ujar Heru.

Hadir pula pembicara dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Bernad Dermawan Sutrisno dalam meterinya membahas terkait dengan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

Bernand mengatakan, ada 3 (tiga) fokus pengawasan bawaslu yang pertama fokus pengawasan perencanaan yang terdiri atas tersusunnya jadwal kegiatan, ditentukannya jenis perlengkapan pemilihan, ditentukannya spesifikasi teknis, adanya sosialisasi dan diseminasi, tersusunnya prosedur pengadaan dan pendistribusian.

Fokus Pengawasan kedua atas pengadaan yang terdiri dari kepatuhan perusahaan dalam produksi, ketepatan waktu pengadaan, kesesuaian jumlah produksi, terjaminnya pengamanan, tidak terjadinya subkontrak, surat suara diproduksi lebih dan disimpan, pengadaan tidak memberikan untung atau merugikan pasangan calon.

Yang ketiga fokus pengawasan atas pendistribusian yang terdiri dari kepatuhan untuk mengirimkan tepat waktu, kepatuhan untuk mengirimkan tepat tujuan, pengepakan, dan penggunaan moda transportasi terstandar, adanya pengawalan dan pengamanan, kesesuaian jenis, spesifikasi dan jumlah, dan adanya prosedur pengawasan.

Rakor kali ini juga menghadirkan Kasubdit peran HAM, Direktorat Penuntutan Jampidsus, Undang Mugopal dengan pembahasan terkait langkah pencegahan korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Undang menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa, yang terdiri 2E2T2A. Pengadaan barang dan jasa harus efektif, efisien, terbuka, transparan, adil dan akuntabel.

Efisien yang dimaksud adalah pengadaan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, efektif yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Transparan yang dimaksud adalah semua ketentuan dan informasi pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Terbuka yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosdur yang jelas.

Adil yang dimaksud adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Dan akuntabel yang dimaksud adalah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan. (irul.teks/FOTO KPU/dosen/Hupmas)

Sumber : kpu.go.id

 

 
 
 
 
 
 
 


  • KPU Provinsi Sulawesi Utara

    Alamat Kantor
    Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado

    Telepon
    0431-841346

    Fax
    0431-841346

  • Peta Lokasi

  • Kotak Saran