Pentingnya Perencanaan Logistik Pemilu 2019

Pentingnya Perencanaan Logistik Pemilu 2019

Sentul, kpu-sulutprov.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolan Logistik Tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor bertempat di Hotel Aston Lake Sentul pada tanggal 5 s/d 7 November 2017. Adapun peserta yang diundang yaitu Divisi Logistik atau Sekretaris dan Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik KPU Provinsi se Indonesia.

Logistik pemilu menjadi penting karena sejak awal direncanakan, yaitu pada saat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu disahkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan logistik itu mulai dari perencanaan anggarannya, hingga pengelolaannya. 

Dalam pemaparan Kepala Biro Logistik KPU RI Purwoto Ruslan Hidayat mengatakan ada 5 (lima) indikator kinerja Biro Logistik.  Pertama persentase satuan kerja (satker) KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik. 

Kedua persentase satker KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota penyelenggara pemilu/pemilihan yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen data kebutuhan dan anggaran logistik. 

Ketiga persentase satker KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan tanpa ada persoalan terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara. 

Keempat persentase satker KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu. 

Kelima persentase satker KPU/KIP kabupaten/kota yang menginventarisir dan memelihara logistik pemilu/pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu/pemilihan. 

Rakor yang berlangsung selama tiga hari itu bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu 2019. Pembicara yang hadir antara lain dari Lembaga Kebijakkan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Yulianto Prihandoyo dengan materi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, khususnya dibidang Perencanaannya, serta dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indra Jaya dengan materi Perencanaan dan Arah Kebijakan Pembangunan Politik. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Rahman Hakim pada sesi terakhir menekankan agar pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh KPU dengan memedomani prinsip-prinsip yang ada. Lebih lanjut Arif mengatakan, “apa yang perlu kita tindaklanjuti, yang pertama harus menyiapkan tim kerja yang handal. Yang kedua apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan ditugaskan di seluruh satuan kerja (satker) ini sudah tersedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh aturan,” kata Arif. 

Sementara itu Anggota KPU RI Divisi Logistik, Pramono Ubaid Tanthowi yang hadir dalam kegiatan rakor mengatakan untuk memastikan bahwa Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 pengadaan logistik dapat dilakukan dengan baik.  “Kita memang berupaya untuk selalu memperbaiki penyelenggaraan atau tata kelola logistik. Kita ingin memperbaiki tata kelola ini, memperbaikinya dari mana? Tentu pertama kita pastikan bahwa prosedur dan tata cara ini betul-betul dipahami. Jadi prosedur dan tata cara ini perlu dipahami dengan benar. 

Pramono mengatakan, selain prosedural, pengadaan logistik juga memerlukan komitmen yang tinggi. “Jadi yang pertama soal pemahaman akan prosedur dan tata cara, kemudain yang kedua soal komitmen,” lanjutnya. Untuk mengawal kedua prinsip tersebut, Pramono mengatakan saat ini proses pengadaan logistik harus dilakukan menggunakan sistem. Dengan sistem tersebut diharapkan proses pengadaan logistik bisa berjalan dengan baik, dan akuntabel. (admin/evans)



  • KPU Provinsi Sulawesi Utara

    Alamat Kantor
    Jl. Diponegoro No. 25, Kota Manado

    Telepon
    0431-841346

    Fax
    0431-841346

  • Peta Lokasi

  • Kotak Saran